Universitas Terbuka UPBJJ Serang Kelompok Belajar (Pokjar) Balaraja dan Cisoka Diduga Marak Pungli

Pungutan liar atau lebih populer dengan sebutan pungli ternyata bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali di perguruan tinggi negeri. Seperti yang diduga terjadi di Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh  (UT-UPBJJ) Pokjar Balaraja dan Cisoka yang diduga melakukan banyak pungli kepada mahasiswanya. Pihak pengelola UT Pokjar Balaraja dan Cisoka memungut biaya dengan nominal cukup besar kepada hampir semua mahasiswanya tanpa bisa menjelaskan secara jelas keperuntukkan biaya itu.

                Beberapa mahasiswa UT Pokjar Balaraja dan Cisoka sempat mengeluh karena mereka diharuskan membayar biaya sekitar Rp. 1. 500. 000 sampai Rp. 2. 000. 000 kepada UT yang bersangkutan. Mekanisme pembayaran pun terkesan janggal, mahasiswa diminta menransfer sebagian biaya yang ditetapkan UT Pokjar Balaraja dan Cisoka ke Bank sedangkan sebagian lagi diminta dibayarkan langsung ke pengelola.

                Pada tahun 2010 dan 2011, sebagian mahasiswa S1 Program Pendas diminta membayar biaya SPP sebesar Rp. 1. 000. 000, dan Rp. 400. 000 untuk biaya tutorial . Sedangkan di situs resmi UT tertanggal 11 Pebruari 2010, tarif SPP yang besarnya Rp. 1. 000. 000 sudah termasuk biaya OSMB, SPP mata kuliah, biaya layanan administrasi akademik, biaya layanan bahan ajar dan biaya layanan bantuan belajar (Tutorial Tatap Muka dan praktek). Bahkan dalam Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8443/UN31/KEP/2011 Tanggal 3 Nopember 2011, Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, SPP Program S1 PGSD besarnya Rp. 1.  000. 000/semester dan itu sudah termasuk biaya OSMB, SPP mata kuliah, biaya layanan administrasi akademik, biaya layanan bahan ajar dan biaya layanan bantuan belajar (Tutorial Tatap Muka dan praktek).

                Bila dugaan ini benar adanya, maka pihak pengelola UT-UPBJJ Serang Pokjar Balaraja dan Cisoka telah melakukan pungli sekaligus melanggar keputusan Rektor UT. “Meski pihak pengelola mengaku bahwa biaya yang dibayarkan langsung ke pengelola adalah untuk memenuhi biaya transportasi pengelola, tetapi seharusnya pihak pengelola bisa mengeluarkan bukti yang valid. Selama ini, pihak pengelola enggan mengeluarkan kuitansi resmi, kalaupun mengeluarkan, itu hanya kuitansi biasa dan tanpa stempel” tutur salahseorang mahasiswa yang enggan menyebutkan namanya.

                Mahasiswa itu pun menyebutkan alasan keengganannya menyebutkan nama, menurutnya, beberapa mahasiswa UT-UPBJJ Serang Pokjar Balaraja dan Cisoka yang sempat berencana mengadukan permaslahan ini mendapat ancaman dan intimidasi dari Kepala Pengelola UT-UPBJJ Serang Pokjar Balaraja dan Cisoka. Masih menurutnya, mahasiswa diancam akan mendapat nilai buruk dan ancaman lainnya jika tetap mempertanyakan permasalahan ini.

                Permasalahan ini tentu saja menambah kelam potret dunia pendidikan di Tanah Air. Di tingkat perguruan tinggi pun yang diharapkan melahirkan kader intelektual bangsa ternyata masih sarat kepentingan bisnis dan pembungkaman. Harus ada regulasi sekaligus sanksi ketat terhadap penyelenggara pendidikan untuk semua jenjang pendidikan di Tanah Air.